Realita kebebasan pers di Papua yang masih dikekang

0
88

Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada 9 Mei 2015 pernah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan membuka akses yang seluas-luasnya kepada media untuk meliput di Papua. Kini setelah hampir dua tahun, apakah pesan yang disampaikan Jokowi sudah terlaksana?

Apakah pers di Papua sudah benar-benar bebas? Toh, pada kenyataannya belum sepenuhnya media bebas meliput di Papua. Setidaknya ada tiga hal menurut Victor Mambor yang menegaskan bahwa kebebasan pers di Papua masih dikekang. Hal ini dijelaskan oleh Victor Mambor di sela-sela acara Free Press in West Papua pada Minggu, 30 April.

Kesulitan pertama adalah sulitnya mengurus visa kerja bagi wartawan-wartawan asing. Kesulitan ini akhirnya membuat para wartawan asing terpaksa datang ke Papua dengan visa turis.

Jika mereka beruntung, maka mereka bisa melakukan peliputan. Jika mereka tidak beruntung, maka konsekuensinya mereka harus dideportasi dari Indonesia.

Sekalipun sudah mendapatkan visa kerja dan mendapat semua izin meliput, para wartawan asing ini tetap akan didampingi oleh aparat dalam proses peliputan, sehingga mereka tidak leluasa dalam melakukan peliputan.

Yang kedua adalah masalah diskriminasi. Victor menyatakan diskriminasi ini terjadi pada jurnalis-jurnalis asli Papua.

“Masih ada diskriminasi untuk orang asli Papua. Tapi tidak banyak orang melihat hal tersebut sebagai diskriminasi terhadap wartawan-wartawan asli Papua. Apapun yang dilakukan orang-orang Papua termasuk jurnalis Papua selalu dilihat sebagai ada muatan separatis, buktinya suarapapua.com diblokir karena kontennya yang dianggap mengandung unsur separatis.“ ujar Victor.

Anggapan mengenai separatisme tersebut menghadirkan diskriminasi berupa perlakuan yang tidak adil kepada wartawan-wartawan asli Papua. Sebagai contoh jika ada kasus penembakan, wartawan-wartawan Papua akan sangat sulit mendapatkan informasi dari aparat terkait kasus tersebut.

Berbeda jika wartawan luar Papua yang meliput kejadian tersebut. Mereka akan dilayani, diberikan jawaban, dan bahkan dijelaskan bagaimana kronologinya.

Yang ketiga adalah pembatasan penulisan tentang berita-berita tertentu, contohnya adalah korupsi.

“Kalau untuk kasus korupsi, biasanya dalam sidang pejabat yang terjerat korupsi, baik wartawan Papua atau luar Papua diintimidasi dengan dilarang meliput,” katanya.

Hal itu tidak hanya terjadi pada isu korupsi, tetapi juga isu lingkungan. Para perusahaan terkait lingkungan memberikan bantuan ke media-media, sehingga banyak media yang tidak bisa menugaskan para wartawannya untuk meliput isu-isu kerusakan lingkungan karena mereka mendapat pasokan dana dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga berita-berita tentang isu lingkungan ini tidak pernah muncul.

Victor menyatakan bahwa dari skala 1-10 angka kebebasan pers di Papua menurutnya masih di bawah 5.

“Masih di bawah 5 karena jumlah kekerasan meningkat terus, angkanya selalu masih di atas sepuluh, intimidasi dan kekerasan masih di atas 10. Terus wartawan-wartawan asing belum bebas masuk ke Papua. Ditambah suap, sehingga liputan-liputan yg sebenarnya harus diketahui orang banyak tidak bisa muncul,” tutur dia.

Menurut Victor, sampai saat ini jumlah media cetak di Papua ada sekitar tujuh, sedangkan media online sudah mulai menjamur, contohnya Suara Papua, Lintas Papua, Kabar Papua, Warta plus, dan Papua Bangkit.

Veronica Koman, dari Gerakan Papua Itu Kita, menambahkan bahwa sampai saat ini masih terjadi penekanan terhadap pers di Papua. Dia menambahkan bahwa selama tahun 2016 sudah terjadi 4.996 kasus penangkapan di Papua.

“Jadi, kan pelanggaran HAM di Papua luar biasa parah, jadi kalau akses jurnalisnya gampang itu bakal terekspos. (Tahun) 2016 saja, ada 4.996 penangkapan, itu tidak sah karena itu demonstrasi, sedangkan kita di Jakarta tidak dengar karena persnya ditekan. Kalau persnya lancar kan pasti tereskspos. Pelanggaran HAM yang terus menerus ini salah satunya disebabkan oleh pers tidak ada, karena tidak tembus keluar,” kata dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here