Pers Rilis

Pada tanggal 1 Juli 2016 bertepatan dengan Hut Bhayangkara ke-70, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengeluarkan sebuah Maklumat tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Maklumat Tersebut dikeluarkan Kapolda sebagai respon atas rentetan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Papua beberapa waktu kebelakang.

Dalam Maklumat yang dikeluarkan Kapolda Papua tertuju pada 3 Subjek. Pertama, Masyarakat Papua yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua, anggotaKomite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Rakyat Daerah (PRD), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Organisasi Papua Merdeka (OPM), [*](TPN) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan ketiga seluruh Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum.

Maklumat yang ditujukan kepada kelompok pertama yaitu Masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum secara keseluruhan berisi pembatasan menyampaikan pendapat di muka umum dengan menggunakan simbol/atribut Bintang Kejora dan Burung Mambruk, serta bergabung kepada kelompok yang dianggap Separatisme yang dituju pada subjek kedua Maklumat tersebut. Kemudian isi Maklumat yang dituju untuk kelompok kedua berupa stigma bahwa kelompok-kelompok tersebut diatas adalah organisasi yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Dan yang terakhir Makumat yang ditujukan untuk Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum berisi himbauan untuk bekerjasama dalam menyikapi penyampaian pendapat di muka umum.

Atas terbitnya Maklumat Kapolda Papua, Civil Liberty Defenders dan Lembaga Bantuan Hukum Pers menilai bahwa terdapat beberapa pelanggaran dalam Maklumat tersebut. Pertama adalah pelanggaran dikarenakan Maklumat tersebut ditujukan bukan untuk Internal Kepolisian sebagaimana dijelaskan oleh Peratruan Kapolri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Kepolisian republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 18 ayat (1), yang menjelaskan bahwa Maklumat tersebut bersifat pemeberitahuan yang hanya berlaku untuk internal kepolisian.

Civil Liberty Defenders juga menemukan pelanggaran-pelanggaran lain berkaitan peraturan perundang-undangan dalam Maklumat tersebut. Yaitu pelanggaran atas “asas praduga tak bersalah” dengan stigma bahwa kelompok yang dituju pada Maklumat tersebut dianggap ingin memisahkan diri dan melakukan tindakan kekerasan dalam setiap aksinya tanpa ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Penjelasan KUHAp butir ke-3 huruf c). selain itu pembatasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dituangkan dalam Maklumat tersebut jelas melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin oleh yang diajamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasasr Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik (“UU Sipol”). Selain itu dalam Maklumat terdapat ketidakcermatan, karena memasukkan Pasal 154 dan 155 KUHP yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukan bahwa dalam penggodokannya Maklumat Kapolda Papua tidak mematuhi asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan setiap Pejabat Pemerintahan dalam melakkan tindakannya harus menjunjung asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan terbitnya Maklumat dengan berbagai pelanggaran yang ada didalamnya, hal tersebut juga sangat disayangkan, karena hal ini mengindikasi bahwa Polisi sebagai pintu masuk penegakan hukum tidak memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum itu sendiri.

Dengan ini juga Civil Liberty Defenders bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Pers menyampaikan teguran terbuka kepada Kapolda Papua untuk mencabut Maklumat 1 Juli 2016 yang didalamnya terdapat berbagai pelanggaran kosntitusi dan hak asasi manusia. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kapolda Papua tidak juga mencabut maklumat tersebut, maka atas nama hak asasi manusia dan puak Papua, Civil Liberty Defenders dengan Lembaga Bantuan Hukum Pers akan menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Mei 2017

TTD
Hormat Kami,

CIVIL LIBERTY DEFENDERS
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS

Narahubung:
Asep Komarudin (0813 1072 8770)
Uchok Shigit (0812 1028 8577)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here