PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
KOALISI PEDULI KORBAN INVESTASI DI PAPUA

Dewan Adat Meepago, Suku Besar Yerisiam Gua Nabire, Masyarakat Adat Keerom, LBH Papua,KPKC Fransiskan Papua, YAPEMASDA Papua

RUU Perkelapasawitan yang sedang didorong dan adalah inisiatif DPR. RUU Perkelapasawitan menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan akan diberi kemudahan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Rencana pengaturan ini tidak singkron dengan kehendak pemerintah menaikkan pendapatan negara.

RUU Perkelapasawitan hanya akan memperkuat dominasi perusahaan perkebunan sawit termasuk yang merupakan penanaman modal asing dari pada perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun swadaya atau perkebunan rakyat. Oleh karena itu Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup, menyurat Presiden dengan nomor 140/KOALISI/HAMLH/V/2017 tanggal 23 Mei 2017, menaggapi surat itu, Menteri Sekretaris Negara RI, menyurat Mentri Pertanian dengan surat bernomor B.573/M.Sesneg/D-1/HK.00.02/06/2017 perihal penyampaian permohonan untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan tertanggal 22 Juni 2017.

Demi kepentingan masyarakat adat papua kami mendukung upaya Mentri Sekretaris Negara ini. Karena, hingga tahun 2014, pemerintah nasional dan pemerintah daerah di Papua telah mengeluarkan izin-izin prinsip perolehan lahan dan konversi kawasan hutan kepada 85 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas 2.153.484 hektar. Jumlah tersebut masih dibawah target pemerintah yang merencanakan perluasan kebun kelapa sawit 4 (empat) juta hektar di Papua dari potensi lahan yang tersedia seluas 6.322.266 hektar.

Bagi kami di Papua, yang terpenting yang harus dilakukan oleh Negara melalui Pemerintahnya adalah adalah bukan ditetapkannya RUU Perkelapasawitan menjadi UU, tetapai Negara harus dapat menyelesaikan konflik dan tuntutan masyarakat Arso, Suku Yerisiam, Marind, Suku Moy di Sorong dan Lereh, yang sampai hari ini belum diselesaikan. Tuntutan itu antara lain; Masyarakat Arso kepada PTPN, adalah Pengembalian tanah adat seluas 50.000 Hektar dan tuntutan kompensasi penggunaan lahan sejak tahun 1982-sekarang sebesar, 7 Trilyun; Bagi, Suku Yerisiam; Penyelesaian kompensasi penggunaan tanah dan gantirugi kayu yang ditebang dan kemudian dikubur dalam tanah, yang kedua, menolak PT.Nabire Baru melakukan penambahan areal serta menghitung ulang lahan kelapa sawit agar dapat dipastikan ruang hidup bagi masyarakat adat Suku Yeriam.
Secara umum konflik Perkebunan Sawit di Papua, disebabkan karena tidak digunakan prinsisp FPIC dalam pembebasan lahan dan rencana investasi, yang terjadi adalah Pemilik Tanah tidak dilibatkan dalam pembicaraan kontrak kerja dan bagaimana keberlangsungan hidup mereka, mereka hanya dikasih ganti rugi yang tidak sebanding kerugian yang mereka alami dengan keberlanjutan hidupnya, untuk kepentingan pelepasan lahan yang mereka tidak mengerti efek atau dampak dikemudian hari. Tidak ada proses sosialisasi yang baik, yang ada hanyalah janji manis dan iming-iming untuk bisa jadi kaya dengan perkebunan sawit, padahal masyarakat Adat di Papua rata-rata belum terbiasa menjadi Petani sawit.

Koalisi Peduli Korban Investasi Papua, menilai Perlindungan Hak Masyarakat adat Papua dalam UU No 21 Tahun 2001 hanya menjadi lembar coretan pemerintah tanpa impelementasi. Perintah Undang Undang OTSUS Papua, perlunya partisipasi penuh masyarakat melalui musyawarah dan pembicaan tentang kompensasi yang tepat,tidak direalisasikan. namun yang terjadi adalah Pelepasan tanah dilakukan oleh satu dua orang tanpa musyawarah, pelepasan tanah terjadi dibawah todongan senjata, pelepasan tanah dengan modus penipuan dibenarkan demi investasi sawit akibat Aktor-aktor birokrasi dan pemimpin lokal berbasis partai politik masih mengutamakan kepentingan korporasi ketimbang menyelesaikan masalah dirasakan oleh Masyarakat Papua, terkait tuntutan gantirugi dan hak atas ruang Hidupnya dan Sumberdaya Alamnya.

Berdasar pokok pikiran diatas dengan ini Koalisi Peduli Korban Invetasi di Papua, dengan ini menyatakan sikap:

  1. Kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat agar Menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan yang diduga kuat titipan para pengusaha sawit demi kepentingan bisnisnya;
  2. Mendesak Pemerintah, Pemprov Papua untuk serius menyelesaikan tuntutan masyarakat adat keerom dan suku yerisiam, serta suku marind anim di merauke;
  3. Mendesak pemerintah untuk menterjemahkan Prinsip FPIC dalam sebuah regulasi agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam peerlindungan hak masyarakat adat;

Numbay, 13 Juli 2017
Koalisi;
1. John NR Gobai (Dewan Adat Meepago)
2. Simon Patiradjawane (LBH Papua)
3. Sambena Inggeruhi (Suku Besar Yerisiam)
4. Yuliana Langowuyo (KPKC Fransiskan Papua)
5. Servo Tuamis (Dewan Adat Keerom)
6. Ferdie Okoserai (YAPEMASDA Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here